Beranda > Uncategorized > Menanti Menkeu yang Pro-Sektor Riil dan Rakyat Kecil

Menanti Menkeu yang Pro-Sektor Riil dan Rakyat Kecil

Menanti Menkeu yang Pro-Sektor Riil dan Rakyat Kecil

Menanti Menkeu yang Pro-Sektor Riil dan Rakyat Kecil

Sekedar mengingatkan saja bahwa pada postingan sebelumnya diblog Standardisasi membahas tentang TweetyMail, Kirim Tweet via Email, dan kali ini saya akan membahas tentang Menanti Menkeu yang Pro-Sektor Riil dan Rakyat Kecil. Menurut informasi bahwa Salah satu alasan Bank Dunia meminta Sri Mulyani sebagai managing director mulai 1 Juni 2010 adalah keberhasilannya mengelola perekonomian Indonesia. Penilaian itu terutama berdasarkan pada kinerja makroekonomi Indonesia dari tahun 2005 sampai 2009.

Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5% per tahun, menurut Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Tingkat inflasi terbilang rendah dan terkendali. Nilai tukar rupiah dan ISHG pun cenderung menguat. Lebih dari itu, di tengah badai krisis ekonomi global, Indonesia bersama China dan India merupakan negara yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif. Negara-negara lain di dunia umumnya mengalami pertumbuhan negatif.

Namun, dari perspektif sektor riil (mikroekonomi), mayoritas pakar, praktisi ekonomi,dan rakyat kecil justru berpandangan dan merasakan sebaliknya. Betapa tidak, jumlah pengangguran terbuka masih 9,26 juta orang, dan mereka yang setengah menganggur mencapai 31,36 juta orang. Jumlah penduduk miskin versi BPS (Rp 280.000/orang/bulan) pun masih tinggi, sekitar 34,96 juta orang (14,6%).

Menurut standar kemiskinan Bank Dunia (USD2/orang/ hari), jumlah rakyat miskin Indonesia mencapai 109 juta orang. Artinya hampir 50% rakyat kita masih terlilit derita kemiskinan. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam lima tahun terakhir semakin meningkat. Hal ini tecermin dari koefisien Gini yang kian membesar dari 0,32 pada 2004 menjadi 0,39 pada 2009 (BPS, 2009).

Nilai tukar petani (termasuk nelayan) yang sempat membaik pada 2004, juga tergerus tajam pada akhir 2008. Ini terutama karena harga sarana produksi pertanian dan perikanan (seperti benih, pupuk, obat-obatan, dan BBM) kian mahal, biaya hidup semakin tinggi, dan serbuan berbagai komoditas pertanian impor ke pasar domestik. Hal yang lebih mencemaskan, hanya 30% dari total angkatan kerja yang bekerja di sektor formal, 70% sisanya bekerja di sektor informal.

Pada 2004 mereka yang bekerja di sektor formal masih sekitar 45% dan yang bekerja di sektor informal 55%. Kecenderungan naiknya proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor informal jelas merupakan sinyal kuat terjadinya proses deindustrialisasi di Tanah Air. Indikator deindustrialisasi lainnya adalah terus menurunnya peran industri manufaktur dalam penciptaan nilai tambah perekonomian nasional.

Peran itu mencapai puncaknya pada 2004—dengan kontribusi sebesar 28,1% terhadap PDB. Kemudian mengalami penurunan hingga tinggal 27,1% pada 2007, dan sedikit naik menjadi 27,9% pada 2008. Kalau tidak segera dibenahi, peran industri manufaktur bagi akumulasi nilai tambah nasional bakal terus merosot seiring pertumbuhannya yang lebih rendah ketimbang pertumbuhan PDB.

Sebelum krisis (1987–1996), industri manufaktur nonmigas tumbuh rata-rata 12% per tahun, dan pertumbuhan rata-rata PDBnya sebesar 6,9% per tahun. Pada 2004–2008 pertumbuhan industri manufaktur nonmigas rata-rata hanya 5,6% per tahun,lebih rendah ketimbang rata-rata pertumbuhan PDB yang mencapai 5,7% per tahun (Kadin,2009). Wajar kalau daya saing ekonomi Indonesia pun masih berada di papan bawah. Pada 2007, daya saing Indonesia berada di posisi kedua terbawah dari 55 negara yang disurvei.

Kemudian meningkat ke posisi 51 pada 2008, tapi masih jauh di bawah negara-negara yang sedang maju ekonominya (emerging economies) di Asia. Singapura menempati urutan kedua, China (17), Malaysia (19), Thailand (27), dan India (29). Indikator yang lebih komprehensif, yang menunjukkan tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Laporan IPM Dunia 2009 (UNDP, 2009) sungguh membuat kita berduka.

Kalau pada 2008 Indonesia menempati peringkat-107, pada 2009 malah melorot ke peringkat-111 dari 182 negara yang disurvei. Kita jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan Asia. Singapura menempati urutan ke-23,Brunei (30), Malaysia (66), Thailand (82), China (92), Sri Lanka (102), dan Filipina (105). Bahkan Palestina yang terus-menerus dilanda konflik dan perang dengan Israel, bertengger pada urutan ke-110. Secara global, Norwegia keluar sebagai juara dunia, diikuti oleh Australia (2) dan Islandia (3). Nigeria berada di peringkat terendah.

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena jumlah kesempatan kerja yang tercipta lebih kecil daripada angkatan kerja baru setiap tahunnya. Selama 2004–2009,jumlah angkatan kerja baru rata-rata mencapai 2,3 juta orang per tahun (Depnakertrans, 2009). Lapangan kerja baru yang tercipta setiap tahunnya rata-rata hanya untuk 1,8 juta orang.

Ini terjadi karena selain pertumbuhan ekonomi dalam rentang waktu tersebut tergolong rendah (kurang dari 7% per tahun), juga karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sektor keuangan dan sektor riil yang nontradeable seperti real estates, apartemen, pusat perbelanjaan, dunia hiburan, transportasi, komunikasi, dan konsumsi. Sektor riil yang tradeable (pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, ESDM, pariwisata, dan industri manufaktur) tumbuh sangat lamban, kurang dari 3% per tahun.

Padahal, setiap 1% pertumbuhan ekonomi yang dibangkitkan oleh sektor finansial dan sektor non-tradeable masing-masing hanya mampu menciptakan lapangan kerja untuk 40.000 orang dan 200.000 orang. Sebaliknya, dengan persentase yang sama, sektor riil tradeable mampu menyediakan lapangan kerja untuk 400.000 orang (Bappenas, 2009).

Kalaupun ada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan masing-masing sebesar 2% dan 1,5% dari 2004 ke 2009, itu karena suntikan dana BLT, pembagian beras untuk rakyat miskin, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sifatnya tidak mendidik karena hanya “memberi ikan,bukan alat tangkap. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir kurang berkualitas.

Itu semua karena pemerintah terlampau mendewakan sektor finansial (obligasi, saham, SUN, SBI, dan hot money), kurang mengembangkan sektor riil tradeable. Buktinya, dalam lima tahun terakhir perbankan nasional hanya mengucurkan 16% dari total kredit kepada sektor manufaktur, sedangkan kredit untuk konsumsi, properti, dan sektor non-tradeable lainnya mencapai 65%. Konsekuensinya, PDB nasional sekitar 60% berasal dari sektor konsumsi, sementara sektor manufaktur hanya menyumbang sekitar 27%. Ini sangat tidak sehat dan membahayakan kehidupan bangsa.

Pasalnya, sektor konsumsi membuat kita bergantung pada impor yang tidak hanya menguras devisa, tetapi juga menjadikan kita sebagai bangsa konsumen produk dan jasa bangsabangsa lain, bukan bangsa yang produktif dan kompetitif. Bahaya lain dari kemajuan pesat sektor finansial yang tidak diimbangi oleh geliat sektor riil adalah terciptanya ekonomi gelembung (bubble economy) yang berujung pada krisis ekonomi. Persis yang terjadi pada krisis ekonomi global yang hingga kini belum pulih, yang dipicu oleh krisis sektor finansial di AS.

Karena itu, menteri keuangan pengganti Sri Mulyani harus mampu mentransformasi keberhasilan makroekonomi yang telah dicapai oleh Kabinet Indonesia Bersatu I ke dalam aktivitas sektor riil yang produktif dan berdaya saing,sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Untuk itu, sejumlah sektor riil yang sejak Orde Baru menjadi andalan nasional, tetapi kini mengalami penurunan daya saing, seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, dan otomotif harus direvitalisasi.

Pada saat yang sama, kita mesti mengembangkan berbagai sektor riil yang bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru secara berkelanjutan, seperti industri hilir pertanian dan produk berbasis SDA lain,industri dan jasa maritim, bioteknologi, energi terbarukan, teknologi komunikasi dan informasi,industri kreatif,dan nanoteknologi. Supaya lebih produktif dan kompetitif, semua sektor ekonomi riil tersebut harus dikelola secara profesional dan terpadu dari hulu sampai hilir, dengan menerapkan teknologi mutakhir yang tepat pada setiap mata rantai dalam sistem bisnisnya (supply-chain system).

Pemerintah bersama sektor swasta besar juga harus membantu petani, nelayan, pengusaha kecil lain, dan wirausaha baru untuk mengembangkan unit usaha (bisnis) sektor riil yang memenuhi skala ekonomi. Geliat sektor ekonomi riil yang produktif dan berdaya saing semacam itu hanya dapat terwujud dengan dukungan SDM tenaga kerja yang berkualitas, infrastruktur dan pasokan energi yang memadai, iklim investasi yang kondusif, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, kebijakan makroekonomi (fiskal dan moneter) juga harus mendukung tumbuh kembangnya sektor riil secara produktif dan efisien. Mengingat tingkat bunga kredit (cost of money) di Indonesia tergolong yang paling tinggi di dunia, maka tugas pertama menteri keuangan baru adalah menurunkan suku bunga kredit. Dengan suku bunga kredit saat ini, sekitar 16%, sangat sulit untuk industri dan sektor riil Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang mematok tingkat bunga kreditnya hanya 6%, Thailand (7%),Vietnam (9%),Australia (3%),China (5%), India (6%), dan Jepang (0,5%).

Fungsi intermediasi bank juga mesti segera ditingkatkan,khususnya bagi para petani, nelayan, sektor UMKM lain, dan usahawan muda/baru. Aliran hot money (uang panas) harus segera dikelola dengan lebih baik, supaya dapat meningkatkan pertumbuhan sektor riil.Malaysia, China, dan India, misalnya, memberikan persyaratan bahwa minimal 25% dari hot moneyyang masuk ke negara mereka mesti diinvestasikan di sektor riil. Selain itu, penarikan kembali hot money hanya dibolehkan setelah 6 bulan uang itu masuk ke negara mereka.

Aturan ini mampu menghindarkan negara-negara itu dari instabilitas atau krisis finansial akibat derasnya aliran uang panas. Akhirnya, segenap kebijakan perpajakan, bea cukai, dan alokasi anggaran negara (APBN) mesti mendukung bangkitnya ekonomi sektor riil yang produktif, efisien, dan berdaya saing secara berkelanjutan.

Menurut Piala Dunia 2010 Afrika Selatan bahwa dengan kebijakan makroekonomi yang mendorong kinerja sektor riil yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan seperti itu, niscaya kita tidak hanya bisa keluar dari lingkaran setan pengangguran dan kemiskinan pada 2014, tetapi juga menjadi bangsa besar yang maju, makmur, dan berdaulat pada 2025.

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: