Beranda > Jasa > Legalitas Jaksa Agung Harus Jelas

Legalitas Jaksa Agung Harus Jelas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera menjelaskan status Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Sebab kontroversi keabsahannya mengganggu stabilitas penegakan hukum. Penegasan itu dikemukakan Komisi III DPR terkait kisruh jabatan Hendarman yang kini dipersoalkan karena dianggap ilegal. Menurut Hosting Murah Indonesia Indositehost.com bahwa Anggota Komisi III DPR M Taslim mengatakan, perlu ada keputusan presiden (keppres) sebagai ketentuan pengangkatan pejabat negara seperti menteri atau setingkat menteri.Termasuk jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Apabila pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pengangkatan Hendarman sebagai Jaksa Agung tidak memperoleh keppres, maka statusnya ilegal. ”Tapi kita kan belum lihat keppres-nya.

Jadi semua masih bisa diperdebatkan,” katanya kemarin.Taslim mengatakan Presiden harus menjelaskan persoalan ini.Bola berada di tangan Presiden karena Jaksa Agung statusnya sama dengan anggota kabinet lain.“Kewenangan untuk menjelaskan berada di tangan Presiden. Saya kira akan lebih baik kalau Presiden menjelaskan status Jaksa Agung.Kalau ini dibiarkan akan mengganggu stabilitas penegakan hukum,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR lainnya Nasir Jamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk meminta klarifikasi terkait kedudukannya. Pemanggilan tersebut, rencananya dijadwalkan pertengahan Juli mendatang seusai masa reses. Nasir sepakat mengenai apa yang disampaikan mantan Menteri Kehakiman dan HAM (Menkeham) Yusril Ihza Mahendra.

Menurut dia, memang perlu ada klarifikasi dari Presiden SBY sebagai kepala Negara yang mengangkat Hendarman Supandji. ”Jika ini benar, maka telah terjadi malapraktik dalam penyelenggaraan administrasi negara.Berarti birokrasi negara ini amburadul, kenapa dibiarkan,”sesalnya. Dia berharap Presiden SBY sesegera mungkin memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait kasus tersebut.Sebab legalitas Jaksa Agung berdampak pada kebijakan yang dikeluarkannya.

”Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Presiden, apakah tidak tahu atau apa,”ucapnya. Sebelumnya menurut Jasa Sertifikasi Postel bahwa mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan keabsahan jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung. Menurut Yusril, jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung saat ini ilegal karena tidak ada keppres dalam pengangkatannya kembali.

Menurut dia, kejaksaan merupakan satu kesatuan di mana masa jabatan Jaksa Agung berakhir bersamaan dengan KIB jilid I.Karena itu, putusan Hendarman sebagai Jaksa Agung mulai 20 Oktober 2009 tidak sah, sebab saat pada pengangkatan KIB jilid II, Hendarman tidak dilantik kembali. Karena menganggap jabatan Hendarman ilegal,Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) itu melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji ke Mabes Polri terkait Pasal 242 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan sumpah palsu.

Menurut Nasir, persoalan status Hendarman sebenarnya pernah muncul dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung beberapa waktu lalu. Namun, hal itu luput dari perhatian. ”Jaksa Agung juga sudah mengakui tidak ada surat resmi dari Presiden, baik berupa surat keputusan (SK) maupun keppres,” katanya. Selain perlunya klarifikasi dari Presiden dan memanggil Jaksa Agung, dia juga meminta agar ada revisi undang-undang yang mengatur persoalan itu mengingat Jaksa Agung dipilih oleh Presiden.

Sementara itu, Mabes Polri pekan ini akan memeriksa Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi pelapor terkait laporannya yang menyatakan Jaksa Agung Hendarman Supandji telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Mabes Polri Kombes Pol Marwoto Soeto mengatakan, laporan Yusril baru dilakukan Kamis (1/7), sehingga kemungkinan masih menunggu tiga hari lagi baru pelapor dimintai keterangan sebagai saksi.

Hal ini sebagai upaya penyidikan kasus tersebut. Kuasa hukum Yusril,MAssegaf, mengatakan, pihaknya tinggal menunggu panggilan dari Mabes Polri untuk memproses pengaduan kliennya. Selanjutnya, tim kuasa hukum akan melakukan pertemuan kembali dengan kliennya jika sudah menjalani pemeriksaan. ”Iya, kita tunggu pemanggilan saksi saja,”katanya.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum (siminbakum) di Kejagung karena ada tekanan politik terhadap Hendarman Supandji. Yusril menduga terdapat sejumlah anggota DPR yang mendatangi Jaksa Agung. Atas dasar itu, pihaknya akan melakukan perlawanan hukum, termasuk politik.Karena penetapan tersangka terhadap dirinya tidak didasarkan atas fakta hukum yang jelas.

Selain melaporkan Jaksa Agung,Yusril juga melaporkan Direktur Penyidikan, Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Agung, Arminsyah. Dia dilaporkan karena dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Berdasarkan No Laporan TPL/247/VII/2010/ Bareskrim, yang bersangkutan disangkakan dengan Pasal 335 dan 310 KUHP.

Menurut Belajar Seo bahwa Adik Yusril Ihza Mahendra, yakni Yusron Ihza Mahendra, menyambut baik jika Mabes Polri melakukan pemanggilan terhadap Yusril atas pernyataan dia yang menyebut jabatan Jaksa Agung yang diemban Hendarman Supandji ilegal karena tanpa keppres. ”Kami sambut baik jika Mabes Polri akan segera panggil Yusril sehubungan laporan dia tentang Hendarman,”katanya. Yusron menghargai gerakan cepat dari Polri. Namun dia mengaku Yusril belum menerima surat panggilan Polri tersebut.

Kategori:Jasa
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: