Beranda > Bloging > Saksi AKAR Beber Dugaan Kecurangan

Saksi AKAR Beber Dugaan Kecurangan

Lima saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak- Rizal Mappatunru (AKAR) membeberkan dugaan kecurangan pada sidang ketiga sengketa Pilkada Soppeng di Mahkamah Konstitusi (MK),kemarin.

Kuasa hukum pasangan AKAR Amirullah Tahir mengata-kan, lima saksi tersebut mengungkap berbagai praktik kecurangan yang terjadi, baik berupa kotak suara yang tidak diregistrasi maupun manipulasi data C1. Salah seorang saksi, yakni A Syamsul Rijal mengaku menemukan surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan AKAR dan pasangan Sulham Hasan-Supriansah (Sulapa), namun itu tidak dimasukkan ke kotak suara, tetapi ke kantong plastik kresek.

”Ini jelas terindikasi ingin menghilangkan suara calon tertentu,” jelas Amirullah dalam siaran persnya kemarin. Sidang ketiga kemarin dipimpin langsung oleh Ketua MK Mahfud MD. Saksi lain,Yulaiti mengaku melihat petugas Posyandu diberi uang oleh tim pemenangan A Soetomo-Aris Muhammadia.Anggota Kaukus 5 Kandidat Andi Rachmat bersaksi tentang logistik kotak suara yang tidak diberikan nomor registrasi, dan juga tanda tangan saksi yang berbeda pada formulir C1 dan C2.

”Kami masih punya banyak saksi yang akan membeberkan praktik money politics oleh kandidat nomor urut 1 itu.Kami akan hadirkan di sidang selanjutnya,” jelas Amirullah. Ketua Majelis Hakim Mahfud MD kembali menskorsing sidang sampai hari Senin (2/8) mendatang.

Sekadar diketahui,berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Soppeng, pasangan Andi Soetomo- Aris Muhammadia meraih 53.589 suara atau 39,54%, pasangan AKAR 42.816 suara atau 31,59%, pasangan Andi Sulham Hasan-Supriansa 18.912 suara atau 13,95%, pasangan Andi Sarimin Saransi-Kyai Muda Sulaeman 6.729 suara atau 4,96%,pasangan Andi Herdi Bunga-Basrah Gising 2.480 suara atau 1,83%. Dua pasangan melalui jakur perseorangan, masing-masing Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi 7,67% atau 10.398 suara dan pasangan Andi Taufan Made Alie-Sukman Junuddin 0,43% atau 587 suara.

Kubu Nurmajid Lapor ke Satgas

Sementara itu, kubu mantan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur (Lutim) Nurhasan-Madjid Tahir (Nurmajid) belum menyerah kendati gugatan yang diajukan sudah di tolak MK. Kuasa hukum Nurmajid melaporkan hakim MK ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, kemarin. Laporan yang sama juga disampaikan ke Komisi Yudisial (KY).

Kuasa Hukum Nurmajid, Irwan Muin mengatakan, laporan ke Satgas Mafia Hukum itu sudah diterima oleh pihak sekretariat. Penyampaian secara lisan juga sudah disampaikan kepada Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana. Di KY,Irwan mengaku sempat bertemu langsung dengan Ketua KY Busroh Muqoddas. ”Kami melapor ke Satgas dan Komisi Yudisial karena hakim MK sudah sewenang- wenang dalam membuat keputusan,”jelas Irwan.

Dia menilai, hakim MK seharusnya teliti melihat kasus gugatan Pilkada Lutim karena ada perbedaan dengan daerah lain. Dijelaskan, KPU setempat tidak membuat rekapitulasi perhitungan suara. Diketahui, MK menilai gugatan Nurmajid kedaluwarsa karena melewati batas tiga hari pasca KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara. ”KPU Lutim memang tidak membuat rekap perhitungan suara.

Kalau itu ada, kami pasti mengacu ke situ,bukan pada rapat pleno penetapan sehingga gugatan tidak perlu kedaluwarsa,”jelas dia. MK juga dinilai tidak konsisten karena pada beberapa sidang sengketa pilkada sebelumnya, termasuk sengketa Pilkada Jawa Timur, rapat pleno penetapan juga bisa jadi objek gugatan.

Terpisah, kuasa hukum bupati dan wakil bupati terpilih Hatta Marakarma- Toriq Husler (H2O) Amirullah Tahir menilai gugatan ke Satgas Mafia Hukum dan KY tidak beralasan dan mengada-ada. ”Hakim mana pun kalau gugatan sudah kedaluwarasa tidak bisa diproses. Ini hanya upaya pengacara menutup malu karena lalai mendaftarkan gugatan,”jelas dia. Menanggapi gugatan kandidat ke KY, kuasa hukum KPU Lutim Mappinawang mengatakan itu sah-sah saja.

H2O akan Lapor Polisi

Kubu pasangan H2O mengancam melaporkan lawan politiknya ke polisi. Laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan bukti-bukti yang disampaikan tiga pasangan cabupcawabup Lutim yang dilaporkan ke MK. Pihak yang menggugat ke MK adalah Nurhusain-Madjid Tahir,didukung dua pasangan lain, yakni Umar Makandiu-Ilham,Nur Parantean-Aspar Syafar.

Ketua Tim Pemenangan H2O Moch Yayath Pangerang mengatakan, bukti-bukti yang disampaikan lawan politik H2O di MK tidak memiliki fakta. ”Sedikitnya ada tujuh jenis dugaan pemalsuan bukti yang akan kami laporkan ke polisi,” jelas Yayath di Warkop Phoenam kemarin. Kendati putusan MK menolak gugatan tiga kandidat Lutim,Yayath mengatakan laporan ke polisi tetap akan dilakukan.

Selain laporan pemalsuan bukti, laporan terkait surat KPK palsu yang sudah diproses di kepolisian juga tidak akan dicabut. ”Kami memang tinggal menunggu pelantikan.Tapi laporan tetap dilanjutkan karena ingin memberi pelajaran politik dan hukum kepada rakyat,”jelas Yayath.

Pilkada Tator

Di Pilkada Tana Toraja (Tator), kerusuhan yang terjadi pascapilkada 23 Juni lalu diduga kuat sudah direkayasa pihak tertentu. Dugaan tersebut diungkapkan oleh tim pasangan Theofilus Allorerung-Adelheid Sosang (Teladan). Tim Teladan melakukan investigasi selama tiga pekan untuk mengungkap motif di balik kerusuhan itu. ”Kami menemukan fakta-fakta yang menunjukkan kerusuhan itu sengaja di-setting.

Kami menduga ada aktor intelektual yang berperan di baliknya,” jelas Juru Bicara Teladan Jhody Pamatan di Restoran Pualam Pantai Losari kemarin. Indikasi rekayasa antara lain pengamanan oleh pihak kepolisian yang tidak maksimal, terma-suk ketika massa membakar kantor KPU beserta surat suara.Tim Teladan menuding polisi melakukan pembiaran atas aksi anarkis massa tersebut.

”Di situ ada seratusan petugas tapi massa bisa seenaknya saja melakukan pengrusakan dan pembakaran. Ini yang menimbulkan tanda tanya,”jelas Jhody. Indikasi lainnya, pembakaran surat suara terjadi secara serentak di kecamatan-kecamatan. Jhody menambahkan, dia memiliki bukti berupa video di mana di dalamnya terdapat salah satu calon bupati bersama massa.

”Bukti itu siap kami beberkan ke polisi,”jelas dia. Tim hukum Teladan Mahyanto Mazda mengatakan,Polres Toraja tidak serius menangani laporan kerusuhan itu.Padahal,Bupati Toraja sudah menyampaikan surat resmi karena yang dirusak massa adalah sejumlah fasilitas milik pemerintah.

Kategori:Bloging
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: