Sony Online Entertainment

Sony Online Entertainment (SOE)  mengumumkan aliansi dengan Twitch untuk memberikan gamer disiarkan secara online live bagi orang lain untuk menonton. Fitur ini  menurut   berita  yang dilansir  AFP  akan membuat debutnya di massively multiplayer first-person shooter PlanetSide komputer game online 2 yang akan diluncurkan di Amerika Utara dan Eropa pada tanggal 20 November.

Bebas bermain judul memungkinkan ribuan pemain online secara bersamaan terlibat dalam pertempuran virtual pada sebuah planet asing. Beta pengujian kemampuan untuk hidup gameplay aliran menggunakan Twitch ditetapkan untuk diperluas akhir pekan ini. “Kami percaya sangat kuat dalam memberikan pengalaman gameplay yang lebih sosial dan muncul,” kata Presiden BUMN Smedley John.

Wacana Penyelenggaraan Pemilihan Pilkada

Wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak terus mencuat. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan Pilkada serentak justru dapat menyederhanakan permasalahan yang terjadi. “Jadi yang kompleks bisa diurai dengan lebih baik, makanya kami mendukung supaya ini bisa diselenggarakan pada satu waktu atau pada suatu wilayah tertentu. Itu bukan untuk menambah masalah tapi mengurangi masalah,” kata Husni di gedung DPR, Jumat 14 September 2012.

Bila pemerintah menggelar Pilkada serentak, kata dia, maka pembiayaan bisa sangat dapat dihemat. Namun penyelenggara pemilu, kata Husni, harus membuat perencanaan yang matang. “Semua aspek harus diperhitungkan, tidak hanya soal uangnya, teknisnya. Tapi juga soal sosial politiknya dan itu ada ranah KPU. KPU hanya teknisnya saja, selebih itu ranah di luar KPU,” kata Husni.

Wakil Ketua DPR RI PDI-P Pramono Anung

Wakil Ketua DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung mengatakan, pemerintah harus menyerahkan rekaman suara rapat 9 Oktober 2008, yang melibatkan Antasari Azhar, kepada DPR. Rekaman suara rapat 9 Oktober tersebut berguna untuk mencocokkan notulensi tertulis yang didapatkan Antasari.

“Saya yakin ini sudah menjadi keputusan resmi dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan rekaman suara maupun notulensi rapat itu,” ujar Pramono di peluncuran buku Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik karya Adhyaksa Dault di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (13/9/2012) malam.

Persidangan kasus Dugaan Penerimaan suap Angelina Sondakh

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan penerimaan suap penganggaran proyek Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan terdakwa Angelina Sondakh, Kamis (13/9/2012). Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini menggagendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan sebelumnya.

Pengacara Angelina, Tengku Nasrullah mengatakan, pihaknya menyiapkan nota keberatan setebal 45 lembar. Menurut Nasrullah, sebagian besar eksepsi akan berbicara soal dakwaan jaksa yang tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. “Termasuk soal kepengurusan anggaran Kemendiknas dan Kemenporan,” kata Nasrullah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, sebelum persidangan dimulai.

Siti Hartati Murdaya Di Tahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan tersangka kasus suap penerbitan Hak Guna Usaha lahan perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Siti Hartati Murdaya, di ruang tahanan KPK. Meski ditahan, mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu tetap membantah telah memberikan suap Rp3 miliar kepada Bupati Buol, Amran Batalipu. “Saya merasa, saya tidak pernah memberikan uang kepada pejabat. Saya dikhianati oleh direktur yang saya percayai. Dia menggunakan nama saya,” ujar Hartati di atas kursi roda usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu, 12 September 2012.

Kuasa Hukum Hartati, Tumbur Simanjuntak, menyayangkan keputusan KPK yang tetap menahan kliennya. Meski demikian, Tumbur tetap menghargai keputusan KPK yang memiliki kewenangan menahan tersangka. “Silakan. Kami akan berjuang,” ujar Tumbur. Sejak awal, kata Tumbur, kliennya telah menjelaskan kepada KPK bahwa dirinya diperas, bukan menyuap pejabat negara. Bahkan untuk mendukung pernyataan kliennya, Tumbur telah memiliki sejumlah alat bukti.